Tanggapi Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi, Jazuli: Rakyat Butuh Kesejahteraan

16-08-2023 / PARIPURNA

 

Presiden Joko Widodo telah menyampaikan Pidato Kenegaraan Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT ke-78 Proklamasi Kemerdekaan RI.

 

Menanggapi itu, Anggota DPR RI Jazuli Juwaini mengungkapkan bahwa seyogyanya pidato yang disampaikan oleh presiden RI Joko Widodo hendaknya perlu direalisasikan. Sebab menurutnya, masyarakat tidak butuh jika hanya sekadar pidato untuk bisa sejahtera.

 

“Rakyat tidak makan pidato. Rakyat ini butuh makan, rakyat ini butuh punya aktivitas ekonomi, dan seterusnya. Saya kira itu yang paling penting,” ungkap Jazuli ketika ditemui tim Parlementaria di Nusantara II, Senayan, jakarta, Rabu (16/8/2023)

 

Ketua Fraksi PKS DPR RI ini pun menilai, biaya IKN yang keluar hingga Rp600 triliun akan jauh lebih baik digunakan untuk membangkitkan dan memulihkan ekonomi masyarakat. Terlebih, setelah pandemi, ekonomi terpuruk rakyat menderita secara ekonomi, Sehingga dari awal dirinya bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak IKN sejak awal.

 

“Secara ekonomi kami melihat 600 triliun untuk biaya IKN itu jauh lebih baik untuk membangkitkan dan memulihkan ekonomi rakyat. Supaya rakyat bisa mandiri secara ekonomi, daya belinya meningkat dan seterusnya” jelas politisi yang juga anggota Komisi I DPR RI.

 

Dirinya berharap, Pidato yang disampaikan oleh Presiden harus melihat segala prioritas. “Untuk kepentingan rakyat hajat hidup rakyat yang fundamental,” tutupnya. (hal/rdn)

BERITA TERKAIT
Rapat Paripurna Setujui Perubahan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib
04-02-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - Rapat Paripurna DPR RI ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR...
Paripurna DPR Setujui Naturalisasi Ole Romeny, Dion Markx dan Tim Geypens
04-02-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - Rapat Paripurna DPR RI resmi menyetujui naturalisasi tiga pemain keturunan untuk Timnas Indonesia, yakni Ole Romeny, Dion...
DPR RI Sahkan Revisi UU BUMN Jadi Undang-Undang
04-02-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI, secara resmi, telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003...
Dua Tim Pengawas Baru DPR Fokus pada PMI dan Bencana
23-01-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI melalui Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 resmi membentuk dua tim pengawas...